Bersama BUMN, KPK, PPATK dan Kejaksaan Agung RI, TASPEN Tingkatkan Budaya Kepatuhan dan Anti Korupsi

Redaksi

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jaminan asuransi, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai negeri (TASPEN) (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Kali ini, komitmen itu diwujudkan dengan menggelar kegiatan TASPEN Compliance Days berkolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.Kegiatan yang menjadi bagian dari wujud aktif implementasi Core Values AKHLAK ini dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri seluruh dewan komisaris dan anggota direksi TASPEN, pimpinan perusahaan anak, pimpinan unit kerja, dan branch manager seluruh Indonesia di ruang Auditorium lantai 6, Gedung PT TASPEN.

Adapun seluruh karyawan PT TASPEN mengikuti kegiatan secara virtual.Direktur Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih menegaskan, “TASPEN Group selalu berkomitmen untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan budaya anti korupsi di lingkungan perusahaan. Komitmen ini berlaku sama untuk seluruh anak perusahaan TASPEN untuk meningkatkan kepercayaan para peserta.

Selama ini, TASPEN telah bergerak cepat dalam menerapkan teknologi sebanyak-banyaknya dalam proses bisnis untuk meningkatkan transparansi. Harapannya, TASPEN Compliance Day menjadi awal mula untuk menunjukkan bahwa Risk Culture dan Compliance Culture hidup dengan subur dan tumbuh besar bertambah kuat di dalam perusaaan setiap hari.”

Pada kegiatan ini, Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Aris Priyatno memaparkan materi terkait penerapan anti pencucuian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada industri jasa keuangan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak KPK dengan materi mengenai Penguatan Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi yang disampaikan oleh Amir Arief selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi.

Sementara, perwakilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Drs. M. Rum, SH. MH. selaku staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Tindak Pidana Khusus menyampaikan materi business judgement rule dalam pandangan Kejaksaan.Pada kesempatan ini juga dilaksanakan beberapa kegiatan simbolik, antara lain Launching New Website WBS (WBS Terintegrasi TASPEN Grup) dan penyematan PIN Anti Gratifikasi bagi perwakilan pimpinan unit kerja.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) Bapak Ivan Yustiavandana yang turut hadir secara virtual menyampaikan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sudah semakin berkembang dan patut diwaspadai. Awalnya kita mengenal money laundering, sekarang menjadi kegiatan berbagai kegiatan seperti ghost transaction hingga shadow ownership. Taspen tidak terlepas dari risiko ini di dalamnya. Untuk itu, seluruh manajemen harus lebih waspada terhadap bentuk TPPU yang mungkin bisa terjadi dan mendefinisikan risiko perusahaan secara lebih rinci mulai dari risk appetite, risk tolerance hingga risk target.”

Kementerian BUMN diwakili oleh Inspektur pada Inspektorat Kementerian BUMN, Suprianto turut menegaskan, “Penerapan GCG menjadi pondasi utama perusahaan untuk terhindar dari korupsi. Kejelasan fungsi dari dewan komisaris, direksi, dan RUPS selaku pemegang saham harus dipahami bersama. Selama itu semua dilaksanakan sesuai tugas, tidak ada intervensi maupun konflik kepentingan, maka inti dari GCG sudah berjalan.”

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Komisaris Utama TASPEN, Bapak Suhardi Alius. Ia menegaskan, semua Insan Taspen wajib memiliki kewaspadaan terhadap pencucian uang. Seluruh proses GCG perlu dilaksanakan sebaik-baiknya, tanpa melangkahi tahapan-tahapan yang sudah dibuat.Kegiatan TASPEN Compliance Days ini merupakan wujud TASPEN dalam berpegang pada prinsip GCG dalam membangun iklim bisnis yang benar, adil, dan sehat. TASPEN berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder dan peserta.

Penerapan Prinsip GCG yang diterapkan TASPEN berdasar atas prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

Sumber: Tribun News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tetap Konsisten, Utang Luar Negeri BUMN Tercatat Kembali Turun Pada April 2022

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada April 2022 mengalami penurunan 0,76% month on month (mom) yaitu dari Maret 2022 sebesar US$ 58,23 miliar menjadi US$ 57,78 miliar pada April 2022. Melansir keterangan BI, Kamis (16/6), sementara secara tahunan juga mengalami penurunan sebesar 3,33% […]