Menaikkan Defisit RAPBN 2021, Menteri Sri Mulyani Indrawati akan Cari Sumber Pembiayaan Murah dan Aman

Redaksi

Sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pihaknya akan mencari sumber pembiayaan yang relatif murah dan aman untuk menaikkan defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ini akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang kita perkirakan akan memberikan dampak stabilitas terhadap Surat Berharga Negara kita sendiri,” ucap Sri dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut Sri Mulyani, pelebaran defisit Rancangan APBN (RAPBN) 2021 bisa membuat saldo (outstanding) utang pemerintah terhadap PDB mendekati 40 persen. Dia berjanji akan mengelola saldo utang pemerintah secara hati-hati.

“Kami melakukan pengelolaan dari outstanding (saldo) utang secara hati-hati karena defisit meningkat, debt to GDP ratio (rasio utang terhadap PDB) kita bisa mendekati 40 persen,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengandalkan instrumen pembiayaan konvensional dan syariah, dengan memperhatikan komposisi pembiayaan yang proposional.

“Kami akan jaga dan Bank Indonesia sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) pertama tetap bisa menjadi stand by buyer sesuai SKB yang diatur dalam UU 2/2020. Kita akan diskusi dengan BI bagaimana dia melaksanakan fungsi sebagai peserta lelang reguler,” terangnya.

Bukan hanya penerbitan instrumen pembiayaan, Sri Mulyani juga akan mencari pinjaman bilateral-multilateral yang berbiaya murah.

Sebelumnya dalam kesepakatan dengan parlemen di sidang Badan Anggaran DPR, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen terhadap PDB. Karena masih tingginya tekanan dari pandemi Covid-19, anggota dewan melihat terdapat indikasi kenaikan defisit menjadi 4,7 persen PDB.

Di rapat terbatas Selasa ini, pemerintah kembali menaikkan defisit RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen PDB untuk mendukung pembiayaan program prioritas, termasuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa program prioritas pada 2021 yaitu ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang dilengkapi infrastruktur yang memadai, transformasi digital di seluruh Tanah Air, pengembangan sektor pendidikan, dan kapasitas layanan kesehatan untuk menangani Covid-19 pasca 2020 termasuk anggaran untuk memperoleh vaksin.

sumber Republika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ditahun 2020 Phapros akan Fokus Terhadap Pengelolaan GMP

Emiten farmasi PT Phapros Tbk (PEHA) menaksirkan belanja modal lebih rendah yakni hanya berkisar Rp50 miliar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Direktur Keuangan Phapros Heru Marsono menyatakan sepanjang tahun 2017 hingga 2019, perseroan sudah berinvestasi cukup besar dalam hal pengembangan bisnis secara organik maupun anorganik. “Peningkatan kapasitas produksi di beberapa lini termasuk […]